Pak Jonan, saya belum ke Raja Ampat!


Obrolan, Opini / Thursday, January 8th, 2015

Sebagai pengguna KRL yang sudah bongkotan, sebenarnya saya ini fans Pak Ignasius Jonan. Buat saya beliau hebat, mampu merubah stasiun-stasiun kumuh menjadi stasiun ala-ala Eropa dan Amerika. Belum lagi penghapusan KRL Ekonomi-yang awalnya menuai protes-ternyata justru membuat KRL menjadi angkutan massal yang ramah tanpa sekat kelas sosial. PT KAI yang sempat merugi bertahun-tahun disulap menjadi profit ditangan Bapak satu ini. Walau belum 100% sempurna, jabatan Menteri Perhubungan sangat pantas didapukkan ke beliau.

Namun, buntut dari musibah Air Asia yang baru saja terjadi membuat saya agak bingung membaca pola pikir beliau. Saya memposisikan diri saya sebagai masyarakat awam yang gak ngerti apa-apa, tapi tetap saja saya tidak mengerti kenapa tiket murah pesawat harus dihapuskan. Saya membaca banyak media, takutnya kalau hanya baca satu, pasti dipelintir. Saya coba menilisik mana yang benar, mana yang cuma asumsi wartawan yang kadang kelewat pinter. Jawaban yang “memuaskan” saya adalah wawancara langsung dengan Pak Jonan yang saya tonton di salah satu stasiun TV. Kata beliau: “Dalam peraturan negara ini tidak dikenal istilah LCC atau non LCC, yang kami tahu hanya soal keamanan”. Dan, kami tidak mengatakan menghapus tiket murah, TETAPI memberikan batas bawah harga tiket yang tidak boleh lebih dari 40% batas atas harga tiket. Hal ini ini untuk memberi ruang kepada setiap maskapai untuk lebih meningkatkan keamanannya. Yah, kira-kira begitulah kata Pak Menteri.

Saya selalu percaya dengan siapa pun yang kini duduk di pemerintahan. Saya yakin Pak Jokowi sudah menyaring menteri-nya dari orang-orang cerdas terbaik. Apalagi Pak Jonan, lulusan luar negeri bahkan pernah berkarier di Citibank, bank kaliber dunia. Namun keputusan ini menurut saya adalah keputusan emosional. Kenapa harus berujung kepada penghapusan tiket murah (baca: pemberian batas atas dan bawah)? Ok. Mungkin saya kurang paham dasar Kemenhub mengambil keputusan ini. Mungkin sudah ada pembuktian dengan hipotesis semakin murah harga tiket maka semakin tidak aman suatu penerbangan. Bukankah keamanan adalah paket mutlak bin wajib yang harus dilakukan oleh maskapai berapapun tiket yang dia jual? Bisnis maskapai menurut saya -yang gak terlalu ngerti bisnis- adalah seperti bisnis lain pada umumnya, ada demand dan supply. Pada saat persaingan tinggi, wajar dong kalau ia menurunkan harga? Kemudian jika tiket sudah naik apakah benar dibarengi dengan pengawasan yang seksama terhadap masalah keamanan pesawat? Jangan sampe tiket naik, tapi sebenernya urusan peningkatan keamanan tidak naik signifikan atau linear sejalan dengan harga tiket. Kalau begini yang untung produsen dong! Lagipula pada dasarnya berapa pun harga tiket yang dijual urusan pengawasan mutlak jadi tanggung jawab Kemenhub.

Nah, sebenernya yang menjadi konsen saya yang -cinta banget Indonesia ini- adalah dampak kebijakan ini ke sektor pariwisata lokal yang kian menggeliat akhir-akhir ini. Bayangin aja, sekarang penerbangan lokal tidak hanya numpuk di Ibukota provinsi tetapi juga sudah menjalar ke kota-kota kecil yang pariwisatanya mulai moncer. Banyuwangi, Labuan Bajo, Tarakan, Pangkalan Bun, Belitung adalah contoh-contoh daerah wisata yang kini punya penerbangan sendiri. Kabar buruknya banyak daerah di Indonesia yang belum bisa saya sambangi karena masalah dana yang komponen terbesarnya adalah harga tiket pesawat.

Pak Jonan sekali lagi saya percaya Bapak adalah menteri yang bijaksana. Tapi disisi lain, mungkin Bapak lupa ngobrol dengan Bapak Menteri Pariwisata soal ini. Mungkin sepertinya sepele tapi kebijakan ini kurang sejalan dengan promosi gencar wisata lokal. Boleh dibilang, saya tidak terlalu peduli dengan tiket ke negara tetangga, karena bagi saya target besar pariwisata kita adalah bangsa kita sendiri. Bisa jadi termasuk juga mereka yang demen bolak balik ke Singapura atau Malaysia yang menghabiskan uang belanja untuk memberi devisa ke negara-negara tersebut. Kalau harga tiket ke dalam negeri sendiri lebih mahal, lagi-lagi wisata ke luar negeri akan tetap menjadi pilihan utama.

Saya berharap kebijakan ini bisa dikaji ulang. Biarkan bisnis penerbangan berjalan sebagaimana bisnis lainnya. Tentu saja tanpa mengesampingkan faktor keamanan. Meski selisih harga tiket termurah dan termahal hanya 40%, seharusnya tetap ada ruang untuk maskapai memberi diskon di luar harga tersebut terutama untuk pemesanan yang dilakukan jauh-jauh hari. Pun pasti ada alternatif lain yang tidak meredupkan wisata lokal.

Semoga pendapat saya ini hanya asumsi saya karena bisa jadi ada informasi yang tidak dapat diberitakan oleh media. Namun intinya, jangan batasi harga tiket, pak! Saya belum ke Raja Ampat, baru merencanakan ke Komodo, pun belum pernah ke Ambon. Dan bagi saya belum mengunjungi daerah-daerah itu adalah “hutang” yang harus saya lunasi untuk negara ini.

(Visited 223 times, 1 visits today)

15 Replies to “Pak Jonan, saya belum ke Raja Ampat!”

  1. Ikut putri indonesia ja gmn? Jd bisa jalan2 k plosok negeri gretong n blog jalan2 pun cepet penuh…gimannaaa???

  2. Aku juga belum ke raja ampat, kalo mau kesana ajak aku yaaa #dikeplak.

    Kalo gw sech cuek2 aja, biarin mau naik atau kagak, mau mahal atau kagak. Gw cuman berdoa “Tuhan, kasih aku rejeki lebih berkecukupan yg halal. Agar aku bisa tetep jalan2 berapapun biayanya … Amien”

  3. bagaimana dengan terobosan perusahaan otomotif yang memproduksi mobil murah yang katanya dapat subsidi dari pemerintah (zamannya SBY), ada korelasinya dengan keamanan gak ??

  4. Agreed, i think he made a panic decision. LCC has no relationship with safety reduction. Wah kok bahasa inggrisan? hehe. Apalagi saya bu, Mahasiswa yang bermimpi traveling dari hasil nabung mampus. Saya juga belum ke Raja Ampat, Mbak 🙁

    Salam kenal ya Mbak, salam pelangI 🙂

  5. semoga keputusan jonan selaku menteri perhubungan tepat. tapi aku mau singgung wartawan yang kepinteran, menurut ku soal di plintir itu sih dari pihak redaksi nya yang kepinteran memlintir berita utuh dari wartawan yang berada langsung di lapangan, maka nya sebagai wartawan termasuk aku sedih di bilang suka melintir suatu berita padahal redaksi yang berperan dalam edit atau penyuntingan berita.

  6. Pemerintah tidak mengenal LCC dan non LCC, yang dimengerti pemerintah adalah keamanan penerbangan. Oleh sebab itu, pemerintah fokus saja memastikan industri penerbangan mematuhi secara ketat prosedur keamanan tersebut, tidak perlu mengatur batas tarif tiket. That simple!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *