Dulu saya berpikir, karena sudah rutin membayar pajak, artinya urusan saya dengan negara ini selesai. Saya bebas komplain, bebas memprotes semua hak saya sebagai warga negara yang belum sempurna. Macet dikit, saya sudah ribut ngomongin ketidakbecusan pemerintah mengelola lalulintas. Pelayanan kesehatan yang amburadul saya omelin. Belum lagi kalau nonton koruptor ditangkep KPK. Langsung terucap “Oh, jadi uang pajak gue, dipake buat membiayai hidup mewah para koruptor?”

Sekarang pun sebenarnya masih begitu. Tapi akhir-akhir ini saya mulai menguranginya. Saya membaca banyak sumpah serapah dan caci maki masyarakat di sosial media. Sebagian diantaranya memang banyak yang asbun. Contoh menggelikan adalah pada pelaksanaan KAA minggu lalu. Selama sekitar tiga hari, jalan-jalan protokol di Jakarta terkena jadwal buka tutup untuk memberikan kelancaran bagi delegasi tiap negara. Saya yang berkantor di bilangan Semanggi pun terkena imbasnya. Selama tiga hari, ongkos ke kantor naik signifikan karena saya males jalan kaki, mau tidak mau harus berputar arah dengan biaya lebih mahal. Lucunya, saat begitu ada saja meme di sosial media yang menyebutkan kondisi begitu sebenarnya cuma pencitraan ke para tamu, bahwa Jakarta itu tidaklah macet. Memang sih, Panitia juga tidak menyediakan alternatif seperti bis tambahan. Tapi tau gak kalau dalam pelaksanaan acara kenegaraan ada Pro-tab yang harus dilakukan? Dan penutupan jalan itu adalah salah satunya. Jelas itu bukan pencitraan tapi bentuk tuan rumah menjaga keamanan para tamunya. Lebih konyol lagi ada yang menimpali: loh, saya sudah bayar pajak..harusnya gak begini!. Hahahha.. Ngakak sendiri. Apa hubungannya?! Kikiki.. Justru saat-saat seperti itulah, negara minta kita “berkorban” sedikittt dan sebentar saja di luar pajak yang kita bayar, untuk kebaikan nama bangsa sebagai tuan rumah.

Jika sering menonton program TV Kick Andy, sering sekali kita melihat “orang-orang” biasa yang memberi arti bagi lingkungan sekitar. Dari supir bis malam yang bisa mendirikan madrasah, petani kecil yang membangun pembangkit listrik hingga anak lulusan SMA yang membuka sekolah kecil untuk anak jalanan. Mereka mungkin tidak mengerti politik, mereka juga tidak paham hitungan pajak. Bisa jadi mereka juga belum sepenuhnya paham hak-hak mereka sebagai warga negara. Tapi menurut saya mereka-lah sebenarnya yang lebih memberi berkontribusi daripada mereka berpikir njelimet, komplain dan sibuk menyebarkan kekecewaannya di sosial media.

Saya juga salut dengan gerakan Indonesia Mengajar. Anak anak muda berprestasi lulusan perguruan tinggi terkemuka, rela mengorbankan karir mentereng di kota besar demi mengajar di pelosok negeri, yang kadang listrik pun belum tentu ada. Bahkan seorang rekan saya, rela meninggalkan karirnya di sebuah perusahaan multinasional di Singapura demi memenuhi idealisme untuk mengajar putra bangsa di pedalaman Maluku. Saya memang belum bisa seperti mereka. Tapi minimal saya menyadari bukan berarti gara-gara  bayar pajak (yang banyak itu), lalu semua urusan selesai dan saya bebas mem-bully pemerintah. Saya menyadari belum bisa berkontribusi banyak untuk lingkungan.. Jangankan untuk mengajar anak-anak di kampung sebelah, bertegur sapa dengan tetangga saja, bisa dibilang sangat jarang. Mimpi saya, suatu saat bisa mempunya satu pekerjaan yang bisa memberikan lapangan pekerjaan juga buat orang lain. Saya juga masih berkhayal untuk lebih banyak berkegiatan sosial.

Eh, bukan berarti saya melanggar orang protes atau komplain ya,. Tapi saya ingin mengajak agar kita sama-sama menelaah, melihat lagi peran kita dimana. Komplain pada tempatnya dan yang paling penting tahu dulu masalahnya baru komplain. Bukan asbun. Bayar pajak saja tidak cukup bikin macet kelar. Coba, apakah kita masih sering bawa mobil dengan penumpang yang cuma satu? Atau apalah contoh-contoh lain yang kira-kira sebenarnya penyebabnya kita-kita juga? Pemerintah memang masih banyak carut-marutnya, tapi tanpa kepercayaan masyarakat niscaya pekerjaan mereka tidak akan berjalan baik.