Sejatinya menjadi berbeda bisa jadi hal paling sulit di negeri ini. Terus terang, menulis hal yang “mungkin berbeda” ini pun membuat saya ngeri. Ngeri dikira tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, ngeri dikira antek asing, ngeri dikira -gara-gara dulu saya memilih Jokowi-saya menutup mata atas celah kerja kabinetnya. Atau bisa jadi saya dikira pro partai moncong banteng itu. Hahaha… Padahal itu semuanya salah total. (Disclaimer)

Saya hanya mau sedikit menanggapi “keributan” antara KPK dan Polri. Bermula dari ditetapkannya Budi Gunawan (BG) calon tunggal Kapolri sebagai tersangka hanya satu hari sebelum ia menjalani fit and proper test dari DPR. Kemudian beredar ramai blog tentang cerita Abraham Samad yang menjalani “interview” menjadi Wapres Jokowi. Dan pagi ini kita dikejutkan dengan berita penangkapan Bambang Widjojanto (BW) yang Wakil Ketua KPK oleh Bareskrim Polri.

Lalu kemana saya akan mendaratkan dukungan? Tentu saja saya harus mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Namun yang perlu dicatat pernyataan itu bukan berarti saya mengatakan KPK (baca: personilnya) tidak salah (alias SELALU benar) atau saya membenarkan cara Polri. Tidak sama sekali. Saya mencoba berpikir obyektif seperti hal lainnya, bahwa mencap KPK selalu benar dan Polri selalu salah adalah double standard yang justru bisa memecah belah bangsa sendiri.

Saya ini buta hukum, benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalimat berikut ini hanya satu contoh saja, Saya kecewa dengan cara KPK menetapkan BG sebagai tersangka hanya satu hari sebelum BG menjalani fit and proper test. Boleh begitu? Boleh banget katanya, tapi kenapa tidak dari dulu, apa mencari moment yang tepat? Perlu saya tegaskan sekali lagi saya tidak mendukung BG. Kalau dia salah, yang tangkep saja, tapi kenapa telat? Kenapa harus heboh dulu dia mau jadi Kapolri baru ditangkap? Ah, anggaplah KPK sedang mencari moment agar lebih terlihat heroik. Kemudian jika muncul berita salah satu personil PDIP membenarkan blog tentang Abraham Samad, apa tidak tambah keruh tuh suasana. Lalu, pagi ini tiba-tiba Polri “seenaknya” menangkap BW di sekolah anaknya. Ini juga aneh kasus 2010 kok baru diurus sekarang, biarpun katanya baru dilaporkan. Penangkapannya soal biasa, tapi cara dan waktunya yang sungguh tidak tepat.  Semua hal yang tidak terjawab dari semua kasus itu kemudian memunculkan spekulasi yang bisa benar bisa salah namun sulit dibuktikan. Selalu ada “hidden story”. Mulailah muncul pendapat masyakarat bahwa ada unsur pribadi dan institusi yang bermain disini. Saya sih percaya tidak percaya. Karena biar bagaimana pun kepada semua orang kita wajib menekankan azas praduga tidak bersalah.Saya percaya mereka semua orang baik, cuma etika keduanya nampaknya masih perlu diperbaiki.

Saya menaruh hormat pada KPK. Saya bangga punya lembaga ini di negara yang tengah bangkit dan optimis untuk maju. Saya salut dengan prestasi KPK yang lima tahun terakhir khususnya kinclong banget. Saya juga hormat dengan Polri. Saya yakin lembaga ini pelan-pelan mulai melakukan reinkarnasi dari rendahnya ketidakpercayaan atasnya yang sudah mengakar di masyarakat. Ibaratnya begini, Polri itu pacar lama, kita sudah terlanjur dikhianati. Mau salah atau benar, dia tetap salah. Nah, KPK itu pacar baru yang sangat setia dan heroik yang membuat kita bisa move on dari Polri. Pada saat terjadi “apa-apa dengan KPK” dijamin kita belum tentu siap. Tidak siap untuk kembali dikhianati. Padahal KPK pun bukan malaikat, salah-salah sedikit wajar, selama kita tetap saling percaya berjalan bersama. Dan di keduanya, jika ada kesalahan pastikan yang salah itu personilnya. Bukan Lembaganya! Menurut saya ini kasus personal bukan kasus lembaga. Kita hormati saja proses hukum di keduanya, tanpa ikut-ikutan rame menyalahkan satu pihak. Kita sudah kebanyakan nonton sinetron, yang kecil didramatisasi yang gak nyambung disambung-sambungin.

Namun demikian, ayoklah keduanya bikin introspeksi, tidak saling menyalahkan dan menyudutkan. Kita semua sama-sama tahu kedua lembaga ini seharusnya bersinergi untuk memberantas korupsi. Jika keduanya bisa salah dan bisa benar berarti sangat bisa juga disusupi pihak lain untuk mengadu domba. Nah, kita-kita sebagai masyarakat hendaknya pun tidak ikut memanas-manasi dengan hanya menjudge satu pihak. Aduh, gampang banget sih kita dipecah belah?! Kita juga tahu, di jaman dimana sosial media mampu menjadi “hukum”, opini publik gampang banget digiring ke satu arah. Sudah sangat sulit mencari media yang both side, tinggal kita sendiri yang pintar-pintar mencerna kata media, memilah mana yang benar mana yang tidak.

Terakhir, mari bersikap obyektif. Kita hormati saja semua proses hukum yang sedang terjadi.Hati-hati dengan keberpihakan karena jika kita salah berpihak sama dengan menjadi bagian mereka. Kata seorang teman, rakyat Indonesia kini ibarat sedang menyusun puzzle sistem hukum kita. Kita mulai mendapatkan potongan-potongan puzzle itu. Mana yang tepat mana yang tidak hingga nanti menjadi puzzle yang utuh.

Pemimpin tangan besi mematikan nyali, pemimpin yang di-nabi-kan mematikan nalar (Sujiwo Tedjo)

Kalau ditanya benda apa yang harus “dimusnahkan?” Saya pengen jawab: motor! Upss, jangan protes dulu. Ini cuma uneg-uneg saya dengan para pengendara motor yang menurut saya 80% tidak punya aturan. Tulisan ini pake disclaimer: bahwa infrastruktur jalan khusus untuk motor memang belum tersedia dengan cukup di negara ini.

Beberapa bulan yang lalu, ada dua orang anak SMP yang masih berseragam tewas mengenaskan di jalan menuju ke rumah saya. Mereka dengan konyol menabrak truk pasir yang lagi parkir di pinggir jalan. Mungkin karena jalanan relatif sepi, si anak SMP tadi bermanuver layaknya pembalap di Sirkuit Sentul, kemudian salah perhitungan hingga akhirnya nyawa melayang. Jangan tanya SIM. Sudah pasti belum punya, wong masih dibawa umur. Yang perlu ditanya adalah: Kemana orang tuanya, sampe membiarkan anak kecil membawa motor sendiri? Ada temen yang bercerita justru banyak orang tua yang bangga anaknya bisa mengendarai motor dalam usia dini. Kebanggaan yang aneh.

Akhir-akhir ini karena keadaan, saya sering nyupir sendiri terutama di dalam kota Bogor. Jalan menuju rumah saya -sebuah komplek perumahan menengah bawah dengan lokasi yang cukup strategis- memang penuh tantangan. Jalannya sempit, pemukiman di kanan-kiri jalan sangat padat, berliku, naik turun dan penuh angkot serta motor. Motor yang sebagian besar saya yakin dikendarai mereka yang tidak punya SIM. Dengan kondisi jalan seperti yang tadi saya ceritakan, paling menyebalkan adalah pengendara motor yang ngebut, mengambil jalur orang dan suka tiba-tiba nongol dari titik buta seorang supir. Sebagai contoh, pada jalan dengan dua arah, si motor dari arah berlawanan bisa saja mengambil jalur mobil yang datang dari arah berbeda. Lu pikir enak kagok jadi supir? Mobil saya juga pernah ditabrak motor saat macet di satu simpang yang besar. Kaca spion pun pernah jadi korban motor yang nekad nyalip. Untungnya kerusakannya tidak parah. Namun yang menyebalkan adalah semua itu terjadi pada saat macet dan mobil dalam posisi BERHENTI alias SETOP. Lama-lama saya pikir nyetir cuma menaikkan tensi darah. Harap maklum, saya juga supir amatir yang sangat taat aturan lalu lintas. Hehehe..

Saya juga SANGAT sering ketemu mereka yang membawa anak kecil tapi gaya berkendaranya sungguh tidak tahu aturan. Sering ada satu keluarga dengan dua anak, si ibu mengendong bayi, anak satu lagi duduk atau dibiarkan berdiri diantara Bapak Ibunya. Ada juga mereka yang naik motor tapi sambil sms-an. Herannya rata-rata memang tidak menggunakan helm.

Omygot..,berapa nyawa harga orang Indonesia?

Terlalu murah atau memang punya stok nyawa yang banyak?

Baru-baru ini saya naik ojek dari rumah menuju satu tempat di Bogor. Di tengah jalan si abang ojek menerima telpon dengan tetap mengendarai motornya. Kali pertama saya masih diam, tapi kali kedua saya towel punggungnya dan menyuruh berhenti. Saya bilang, silakan menelepon dulu dan saya akan tunggu. Rupanya ia tidak menggubris, hingga akhirnya ia tidak menelepon lagi. Tiba di satu simpang yang cukup padat, saya nyaris mati konyol gara-gara ia menerebos kendaraan dari arah berlawanan dengan kecepatan cukup tinggi. Hilang kesabaran, saya pukul saja helm-nya. Sambil mengumpat saya minta turun, meskipun akhirnya ia memperlambat laju motornya. Gilanya lagi, saat itu saya tidak pakai helm. Alhamdulillah ternyata saya masih berumur panjang.

Katanya harga motor emang gak jauh beda dari martabak. Dengan DP hanya Rp500 ribu saja bisa bawa pulang motor baru, Masalah bulan-bulan depannya kebayar atau gak cicilannya nanti aja dipikirin. Kalo pun gak bisa bayar, lumayan sudah bisa dipake ngojek sebulan. Tetangga saya di rumah yang dulu, sepertinya bekerja di leasing motor. Di halaman rumahnya diparkir banyak motor yang tidak sanggup dibayar oleh pembelinya. Saya pernah baca satu artikel, untuk membatasi populasi motor ini, pemerintah mewajibkan cicilan awal sekitar 30% dari harga motor,  yang artinya tidak Rp500 ribu. Namun kenyataan masih sering saya temui iklan dan brosur dengan tagline: Cukup 500 ribu, bawa pulang motor baru! Yah..no wonder kalau anak SMP pun akhirnya pake motor.

Saya tidak membenci motor, saya juga pengguna ojek yang setia. Apalagi memiliki motor jadi alternatif yang masih relatif lebih murah dibanding naik angkot yang ongkosnya naik karena BBM naik. Tapi saya sungguh-sungguh benci dengan pengendara motor yang tidak tahu aturan. Ngebut, nyalip, buat apa? Buat gaya, buru-buru atau memang sudah adatnya begitu? Atau bisa jadi mereka punya slogan: ngebut berarti ibadah, makin ngebut makin dekat dengan Tuhan.

Katanya peradaban satu bangsa salah satunya dilihat dari bagaimana penduduknya berlalu lintas. Nah, jadi tahu kan bagaimana peradaban bangsa ini sebenarnya?

Dua hari ini berita-berita interprestasi hasil Quick Count jadi perbincangan yang tidak habis-habisnya.. Saya memang pendukung No 2, tapi untuk urusan survei-survei ini saya mencoba menyimak dengan sedikit pengetahuan yang saya punya secara obyektif. Kurang lebih ada 10 lembaga survei yang turut serta dalam quick count ini. Sebenarnya yang tercatat di KPU malah ada lebih dari 50 lembaga untuk keseluruhan survei menyangkut Pemilu. Hampir seluruh lembaga tersebut memaparkan metodologi yang mereka lakukan untuki quick count ini. Bahkan beberapa diantaranya merilis hasil per provinsi. Menurut saya beberapa lembaga seperti CSIS, RRI dan Litbang Kompas yang lembaga kredibel dan punya nama. Rasanya sulit bagi mereka untuk mempertaruhkan integritas mereka demi memihak salah satu capres. Bahkan SMRC salah satu lembaga yang juga nimbrung disini, memiliki sampling hingga 4000 TPS, terbesar di antara yang lain yang rata-rata melakukan survei 1000-2000 TPS. Dalam pandangan saya, quick count berbeda dengan survei biasa. Disini respondennya sudah sangat jelas baik dari sisi demografi maupun kepentingan. Beda dengan survei biasa yang dapat memilih responden secara acak. Penentuan TPS yang menjadi sampel, seharusnya sudah memperhitungkan kondisi geografis, sebaran jumlah TPS itu sendiri bahkan wilayah-wilayah dengan perhatian khusus. Misal kalau sampel lebih banyak dilakukan di Jawa Barat (atau tidak menyeimbangkan dengan provinsi lain), otomatis Prabowo akan menang. Karena Jawa Barat adalah sarang Capres No 1 tersebut. Hasil sebaliknya juga terjadi bila dilakukan dengan komposisi lebih banyak di Jawa Timur, pasti Jokowi menjadi mayoritas.

Hasilnya, secara umum pasangan Jokowi-JK, rata-rata unggul dengan selisih 5-6%. Tapiii… (ada tapinya) seperti kita tahu semua, TVOne yang anti mainstream merilis hasil survei yang sangat berbeda dengan TV-TV lainnya. Disini presiden pilihan mereka adalah Prabowo. Loh kenapa cuma TV One dan MNC Grup yang beda yaa? Tanyaa Kenapaa??! Ini bagi saya kekonyolan yang terlalu kentara. Sudah pada tahulah siapa pemilik TV-TV itu dan dimana posisi politik mereka. Belum lagi lembaga-lembaga survei yang mereka gunakan adalah yang masih dipertanyakan kredibilitasnya. Salah satu diantaranya, pernah terlibat urusan dengan pihak kepolisian karena memanipulasi hasil survei Pilkada Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu. Bahkan di media sosial sempat beredar capture foto proposal “rencana kemenangan” bagi Prabowo-Hatta dengan nilai Rp8 Miliar yang diusulkan oleh salah satu lembaga riset mereka itu. Kalo yang ini wallahualam ya… namanya juga berita. Hehehe.. Konon proposal tersebut diajukan ke pihak Jokowi dan ditolak mentah-mentah.

Lembaga riset yang benar pastilah menggunakan metode sampling yang dianggap paling mewakili. Untuk populasi yang sama (pemilih), distribusi pemilih, wilayah mereka, sampai ke demografis sampel harusnya sudah dirancang dari awal dengan tujuan mengurangi error dan membuat hasil yang dapat merepresentasikan populasi keseluruhan. Penyimpangan pasti ada, namun seharusnya, jika mereka menggunakan kaidah statistik yang sama, perbedaan yang terjadi tidaklah akan signifikan. Hal lain yang perlu ditekankan adalah obyektifitas. Sah sah  saja satu stasiun TV membayar satu lembaga tertentu untuk melakukan survei. Tetapi, selama hasilnya dipolitisir untuk kepentingan sendiri, itu tidak beda dengan menipu dan membohongi diri sendiri

Oleh karena itu, hanya satu yang susah dipegang disini:

etika manusia yang melakukan pekerjaan ini.

Kekonyolan selanjutnya adalah bantahan seorang politikus Partai Golkar pendukung Prabowo yang mengatakan alasan mereka mengeluarkan hasil survei yang berbeda tersebut adalah untuk MENGIMBANGI pemikiran masyarakat yang sudah menganggap Jokowi Presiden, padahal belum ada pengumuman resmi. Haaaa!!?? Maksud lo, buat mengimbangi, boleh keluarin yang validitasnya diragukan? Saya gagal paham disini. Maaf lahir batin..

Keganjilan paling parah adalah, deklarasi Prabowo yang menyatakan sudah menerima mandat dari rakyat RI. Bahkan Lagi-lagi katanya ini untuk mengimbangi kubu sebelah. Yah, kubu sebelah juga ada salahnya sih, mungkin sudah terlalu eforia jadi ada yang tidak terkontrol. Lucunya di satu wawancara, Prabowo bahkan bilang tengah menyiapkan susunan kabinet. Hadeeuuh, maju 5 langkah, sob!

Sejujurnya saya sedih dengan kondisi ini. Hasil quick count itu, bukan fokus saya lagi. Jika memang hasil quick count yang diusung TVOne itu masih diragukan validitasnya, sementara partainya sudah klaim menang, ini adalah bentuk pembodohan baru bagi masyarakat. Kita digiring untuk percaya dengan hal-hal yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Opini publik digiring untuk ragu-ragu terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan hal sulit untuk dicerna dengan logika. Kecewa, jika memang survei-survei TVOne “sengaja” di-create untuk “mengimbangi” artinya sama saja masyarakat pendukungnya dipaksa membohongi diri sendiri alias lari dari kenyataan. Maaf banget, buat saya ini adalah satu cermin sikap otoriter. Ini belum berkuasa loh, apalagi kalau udah?! Dan ini memalukan. Begini cara membuat bangsa sendiri menjadi macan? Begini cara membuat asing takut dengan Indonesia?

Meski begitu, Saya bersyukur masih banyak orang yang bisa menilai semuanya dengan obyektif. Biarpun dampaknya TVOne menjadi sasaran bully nasional di sosial media. Tidak itu saja, satu hari setelah berita bodong itu terus menerus ditayangkan saham MNC Group dan Viva anjlok. Pada akhirnya kejujuran adalah kunci utama bisnis apapun itu. Kini berbagai lembaga survei terang-terangkan menantang quick count yang dilakukan oleh kubu Prabowo. Hingga saya menulis paragraf ini, belum ada satupun tanggapan dari pihak TVOne tentang survei mereka. Satu berita malah mengatakan, Puskaptis sebagai salah satu biro riset TVONe secara tersirat menyatakan tidak bersedia diaudit.  Tahu-tahu mereka muncul lagi dengan real count yang katanya dilakukan oleh relawan PKS. Tentu saja hasilnya memenangkan kubu Prabowo. Mungkin ini maksudnya buat menghibur diri sendiri. Hehehe… Namun, lagi-lagi berita yang beredar di media, real count tersebut adalah copy paste dari survei sebelum Pilpres yang juga dilakukan oleh relawan PKS. Kebangetan  ini sih kalo boong… Semoga cuma hoax yaa…biar dosa kita sama-sama gak nambah..

Terakhir, berkaca dari hasil quick count untuk Pemilu maupun Pilkada sebelumnya, selisih nilai quick count antara real count tidak pernah terpaut lebih dari 1-2%. Jadi, sekali lagi jika quick count dilakukan oleh lembaga yang kredibel, dengan metode yang benar serta tidak disusupi kepentingan satu golongan, Insya Allah hasilnya tidak jauh berbeda. Dua kejadian sebelumnya; Foke mengucapkan selamat kepada lawannya: Jokowi di Pilgub Jakarta 2012 setelah pengumuman Quick Count di hari yang sama. Bahkan SBY sudah mengucapkan Selamat kepada PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2009 pun di hari yang sama, 9 April 2014. Sementara itu, Presiden RI 2014? Kita tunggu tanggal 22 Juli yaa… Biar gak berantem dan biar yang memang kalah sudah siap mental. Bukan siap menyusun “strategi baru”.

 Salam damai Indonesia!

Dua tiga bulan lalu, ketika nama-nama capres belum resmi diumumkan, saya bertanya kepada Ibu asisten di rumah. “Bu, nanti pilpres pilih siapa?” Ia dengan santai menjawab: Tentu saja tidak pilih Jokowi, karena posturnya sama sekali tidak mendukung untuk jadi Presiden. Saya pun tertawa. Bisa jadi, saat itu saya berpikiran yang sama dengan si Ibu, apalagi saya berharap ada jagoan lain selain Jokowi dan Prabowo yang akan bertarung di 9 Juli 2014 nanti. Sama seperti kebanyakan orang, Saya keukeuh bahwa Jokowi harus menyelesaikan tugas besarnya membenahi Jakarta.  Saya juga tidak terlalu suka dengan PDIP dan menganggap Jokowi hanya “suruhan” Megawati yang sudah dua kali bisa dibilang gagal total dalam Pilpres langsung.

Namun waktu berkata lain, kita semua dihadapkan pada hanya dua pilihan. Prabowo atau Jokowi. Bagi saya, ini adalah pilihan yang gampang. Ibarat ujian sekolah, tanpa belajar mati-matian pun, saya yakin lulus. Secara mantap saya akan pilih Jokowi. Alasannya; saya tidak pernah tahu Prabowo selain kemunculannya dengan iklan yang bertubi-tubi menjelang Pilpres.  Rasanya Saya pengen nanya: Bro, kemana aja lo? Tiap lima tahun sekali nongol, kemaren-kemaren lo ngapain? Ah…okelah, kalian mungkin bisa menganggap saya kurang gaul. Tapi memang begitu toh kondisinya?! Kedua, saya ingin sekali Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang fresh. Bukan mereka yang masa lalu-nya masih abu-abu antara dosa dan pahala. Meski Prabowo belum terbukti secara hukum melanggar HAM, tapi adalah nyata dan jelas bahwa ia diberhentikan dengan homat (mungkin kalo bahasanya “dipecat” jadi kurang etis) dari TNI. Saya rasa kegagalan Mega-Pro di Pilpres 2009 salah satunya “disumbang” dari kesalahannya memilih Wapres. Hahahaha. Lalu, tanpa mengurangi respek terhadap keberhasilan pembangunan di jaman Orba, saya ngeri membayangkan jika Prabowo rujuk kembali dengan mantan istrinya yang putri Soeharto. Apa tidak mungkin kroni-kroni iparnya kembali menguasai ekonomi bangsa. Apa artinya nyawa-nyawa yang habis demi menurunkan Soeharto di 1998?.

Oke, masa lalu adalah masa lalu. Mari kita tutup, karena toh semua tidak ada sempurna. Mari melihat Jokowi dan Prabowo dari masa kini dan masa depan. Saya awalnya mulai mencari tahu, dimana sih hebatnya Prabowo dan dimana sih lemahnya Jokowi. Namun, belum apa-apa kita sudah disodori berita, janji Prabowo yang ingin memberikan jabatan menteri kepada ARB, Ketua Partai Golkar sekaligus pengusaha yang berkasus Lapindo yang belum benar-benar rampung.  Saya respek dengan keberhasilan pemerintahan SBY, tapi banyaknya menteri yang tidak kredibel salah satunya adalah karena sistem jatah kursi per partai yang dilakukan oleh SBY. Apa nanti kondisi yang sama akan terulang? Saya percaya keduanya, Prabowo dan Jokowi punya ketulusan yang sama untuk Indonesia tercinta ini. Tapi jangan menutup mata melihat siapa yang ada di belakang mereka. Lihat kredibilitasnya. Lihat track record-nya. Bikin komparasi untuk analisis sederhana.

Kita mungkin lama terlena dengan gaya pemimpin yang “gak enakan” jadi berkesan tidak tegas. Prabowo tahu betul itu, makanya ia muncul dengan sosok penuh ketegasan dan didukung latarnya yang datang dari kalangan militer. Tapi apa iya, tegas harus dari orang militer. Bentuk ketegasan apa sih, yang absolut diinginkan oleh orang Indonesia. Sejujurnya saya tidak menangkap makna “tegas” dari sosok Prabowo. Mungkin yang tahu ketegasan Prabowo hanya mereka yang hidup lama di jaman Orba. Sayangnya, bukan saya dan generasi Saya. Ketegasan yang sudah beda generasi.

Saya tidak bilang Jokowi sempurna. Sekali lagi, saya bukan fans Jokowi. Bukan! Catat itu! Namun saya melihat Jokowi sudah bekerja. Bekerja di generasi masa kini, meski cacat dan celanya masih banyak. Saya sudah lama mengabaikan berita tentang keIslaman Jokowi, Jokowi yang antek asing, Jokowi yang eks keluarga PKI, Jokowi yang keturunan Tionghoa. Di sisi lain, untuk bersikap netral, saya juga mengabaikan black campaign sejenis terhadap Prabowo. Sayangnya yang sejenis, seperti yang saya sebutkan tadi nyaris tidak ada yang ditujukan untuk Prabowo.  Kalau mau ngarang toh, bisa ditujukan ke kedua kubu capres. Kenapa hanya Jokowi?  Wahai para pencinta rasis, kreatiflah mengusung black campaign, karena tema rasis sudah sangat basi.

Lucunya lagi, makin kesini para pendukung Capres kubu sebelah itu lebih senang fokus pada “kekurangan” Jokowi BUKAN fokus pada kelebihan Capres mereka sebagai bahan obrolan di media sosial.  Obrolan yang kadang minim data dan lebih senang percaya dengan berita di media yang jelas-jelas tidak netral.

Kemudian, lupakan masa lalu, lupakan orang-orang di belakangnya, lupakan black campaign. Semua seneng nonton Debat Capres kan ? Saya berusaha terbuka akan semua ide serta visi misi mereka. Yang saya tangkap, Prabowo-Hatta adalah orator ulung, pengkomunikasi pesan yang baik. Tapi apa isi sesungguhnya dari semua yang mereka bawa? Adakah sesuatu yang benar-benar merupakan terobosan? Saya sedih, sebagian besar masyarakat kita nampaknya masih senang dengan orasi dan retorika yang disampaikan dengan berapi-api dan penuh semangat. Tapi lupa, bahwa program detail adalah tingkat lanjutan dari cuman orasi dan pidato yang sudah dipakai dari jaman majapahit. Jangan mengingkari kenyataan bahwa kepemimpinan SBY selama 10 tahun ini telah banyak memajukan bangsa. Indonesia tidak terpuruk sehingga perlu bangkit. Indonesia sudah hampir menuju gerbang kemajuan, hanya menunggu pemimpin yang tepat untuk mengantarkan itu. Sejujurnya saya kurang sreg dengan gaya kampanye yang menjelek-jelekknya kondisi sekarang. Misal kebocoran anggaran hingga ribuan triliun yang disebut berulang-ulang, lemahnya posisi tawar Indonesia di luar negeri yang dijadiikan senjata untuk menarik orang. Gaya seperti itu hanya membawa aura negatif dan memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat bagi pemerintah kini dan bisa juga yang mendatang. Kenapa tidak muncul dengan mau ngapain aja lima tahun mendatang? Dengan hal yang real tentu saja. Gaya debat seperti itu sangat keliatan di awal-awal. Namun sepertinya Prabowo Hatta mulai sedikit menyadari, sehingga pada debat selanjutnya mereka sudah datang dengan program yang lebih rinci. Bravo!

Gimana dengan Jokowi-JK? Jokowi dengan gaya santainya harus diakui bukan orator yang ulung. Namun dia nyaris menggunakan semua bahasa sederhana yang bahkan mudah dimengerti oleh penduduk di Kabupaten Fakfak! Dia sudah muncul dengan program yang lebih matang dan jelas. Jokowi JK masih salah ucap dan ngomong disana sini, masih kurang sempurna, tapi mereka apa adanya. Tidak ada teriakan ala orasi, tidak ada retorika dan tidak ada eforia.

Saya rasa kita tidak perlu dengan slogan yang terlalu pengen “go internasional”. Lama-lama saya bingung dengan slogan “go internasional” capres satu itu. Sebegitu burukkah Indonesia di mata dunia sehingga harus luar biasa bangkit? Wallahualam…

Walau demikian, banyak kesamaan “ujung” dari semua visi misi mereka. Saya menghargai itu.

Indonesia butuh figur yang meng-Indonesia. Kita tidak harus sama seperti negara asing jika ingin sejajar dengan mereka. Indonesia butuh figur yang Indonesia banget. Gak usah sok kebarat-baratan buat sama dengan dunia barat. Indonesia membutuhkan orang yang mengantarkan Indonesia ke gerbang kemakmuran. Mari membuka mata membuka hati, menyingkirkan ego, fokus pada kelebihan Capres. Ibarat beli HP, liat spesifikasinya. Lupakan casing, karena setiap saat casing bisa diganti. Jangan sampai salah pilih, kemudian ngedumel di ujung hari nanti. Saya mantap memilih no 2, dan saya berjanji tidak akan ngedumel di kemudian hari. Karena, saya yakin mereka sedang bekerja.

Terakhir, saya masyarakat biasa yang melihat semuanya dari kacamata biasa. Saya orang awam, gak ngerti politik yang canggih-canggih. saya hanya ingin yang memimpin kita datang dari kita. Pemimpin yang tidak berjarak.